Senin, 26 Juli 2010

Diskriminasi Pendidikan

Oleh: Elisabeth Nainggolan

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran (Pasal 31 ayat 1 UUD’45)

Bagi kebanyakan orang, pendidikan masih merupakan polemik yang sulit dipecahkan. Polemik ini selalu bergulir hangat dari tahun ke tahun tanpa ada gambaran pasti sampai kapan akan berakhir indah. Tak alang, polemik ini mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, kota maupun desa. Terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, pendidikan masih merupakan posisi teratas dari tatanan sosial kehidupan yang mungkin masih dalam angan-angan.

Selama ini pendidikan hanya diartikan sebagai substansi dalam pembekalan ilmu pengetahuan secara murni. Tanpa disadari jauh dari itu, sesungguhnya esensi pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dalam menghantarkan manusia menemukan kemerdekaannya. Pendidikan bukan hanya proses membuat orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi lebih tajam lagi pendidikan adalah bagian dari rekonstruksi serta pembebasan manusia dari belenggu kebodohan sehingga menjadi manusia sesungguhnya (humanisasi).

Tak pelak lagi, tanpa tawar menawar pendidikan adalah hak setiap orang. Sebab bila tidak menjadi hak maka akan ada orang yang tidak akan menjadi manusia sesungguhnya tapi menjadi makhluk asing yang bertamengkan manusia. Bersinggungan dengan hak akan pendidikan akan menghantarkan kita kepada kenyaatan yang pahit jika dirasa, sakit jika derita dan tentunya menggelisahkan jika dipendam.

Nyarisnya saat ini pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara tidak lagi terealisasikan dan hanya hak bagi golongan tertentu. Betapa tidak, pada tahun 2007 terdapat 11,7 juta anak putus sekolah (data 33 kantor komisi perlindungan anak(PA)) yang tahun ini semakin meningkat mengingat perekonomian nasional yang kian sulit. Data lain juga menginformasikan 15,5 juta anak berkeliaraan dijalan, sekitar 2,1 juta menjadi pekerja di bawah umur dan hanya 2,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang mengeyam bangku perguruan tinggi( BPS). Berpotret dari kenyataan ini, tidak dapat ditampik lagi jika pendidikan belum menjadi hak dari setiap warga negara, alhasil ada jutaan impian anak bangsa yang kandas ketika mereka harus meninggalkan bangku sekolah.

Kemiskinan

Tidak jelas kemana aliran hutang Indonesia yang kian melunjak karena jumlah rakyat miskin dan angka penganguran yang nyaris bergeming dan menciutnya porsi pembangunan yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat. Tidak tanggung-tanggung lagi, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 35 juta orang (kompas 22/02/09). Menurut Suswono(2008) kemiskinan terjadi karena terjadinya disfungsi negara dalam menjalankkan perannya. Disfungsi ini terlihat dalam fungsi negara sebagai distributif dan stabilitatif. Fungsi distributif negara yang dimaksud adalah bagaimana negara mengalokasikan sumberdaya, anggaran, dan kesempatan ekonomi secara merata . Dan fungsi stabilitatif berbicara bagaimana negara menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Sangat disayangkan, kenyataan berkata disfungsi negara tengah terjadi, alhasil rakyat miskin. Negara tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita bangsa. Kemiskinan yang kian membudaya bagi masyarakat Indonesia mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pendidikan. Ditengah kemiskinan sudah pasti yang diperjuangkan hanya lah ala kadarnya sekedar kebutuhan perut sejengkal. Anak bangsa hanya mampu menonoton kemewahan yang kerap dipertontonkan oleh mereka yang berduit dan berkuasa tanpa diberi ruang untuk menikmati rasa kemewahan itu. Maka tidak heran jika di perempatan jalan kita melihat sejumlah anak yang seharusnya sedang duduk di bangku sekolah harus berpindah kelas untuk belajar mencari uang agar dapat menyambung hidup ke jalanan yang penuh debu seolah menjadi saksi atas perjuangan di tengah kerasnya gelombang kemiskinan. Meninggalkan bangku sekolah pun menjadi pertimbangan yang biasa, dari pada mati kelaparan lebih baik tetap hidup dalam belenggu kebodohan dan kemiskinan. Salah alamat jika pendidikan ditujukan kepada setiap warga negara.

Pemerataan

Dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional negara mengatakan UN sebagai solusi terbaik tapi nyatanya UN berlangsung tapi pedidikan biasa-biasa saja. Seyogianya, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak akan tercapai bila terjadinya diskriminasi dalam dunia pendidikan. Adanya pactum subjectionis yaitu individu yang bersatu menyerahkan hak dan HAM kepada negara supaya diatur, maka hak warga negara untuk mendapat pendidikan dan pengajaran juga telah diserahkan kepada negara. Fenomena tidak meratanya pendidikan bagi setiap warga negara sebagai indikator kegagalan pendidikan nasional adalah pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan.

Lembaga pendidikan sebagai tempat belajar mengalami kesenjangan, ada sekolah yang siswanya belajar diruang ber-AC, namun disaat bersamaan hanya lain tempat ada juga siswa yang belajar di gedung reot sehingga jangankan untuk menyerap ilmu pengetahuan hanya untuk sekedar nyaman saat belajar pun tidak dapat dirasakan lagi. Pemakaian Hi-Tech sebagai media pembelajaran juga telah dicicipi sebagian anak bangsa ini hanya saja ada juga anak bangsa yang ketika belajar yang dilihatnya hanya papan tulis dan kapur. Selain dari fasilitas, pemerataan juga tidak dapat dirasakan pada pendistribusian tenaga pengajar di setiap daerah. Banyak daerah pedalaman yang kekurangan guru, seperti yang terjadi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang kekurangan guru sekolah dasar sekitar 1.200 guru(kompas, 5/5/10). Kondisi ini sudah barang tentu sangat merugikan segenap anak bangsa khususnya didaerah pedalaman. Betapa tidak sudah fasilitas yang tidak memadai, disertai tenaga pengajar yang terbatas akan bagaimana lagi kualitas pendidikan yang dimiliki siswa SD Katholik Lamalera Agatha yang berdiri sejak tahun 1913 hanya memiliki 5 guru dengan siswa sebanyak 132 orang (kompas, 5/5/10) dan sekolah lainnya. Pemerataan saat dibutuhkan agar kesenjangan tidak semakin curam adanya, tidak ada pribadi yang nyaman di tengah kesenjangan.

Atas kondisi ini, negara ada baiknya jangan melupakan pactum subjectionis dan segera kembali melakukan perbaikan atas disfungsinya sebagai distributif dan stabilitatif sebab rakyat akan segera sadar bahwa tengah kehilangan hak yang telah mereka serahkan kepada negara, dan akan bertanya “dimana hak kami?” , lalu berseru “kembalikan hak kami!”

Penulis AKK UP FE dan aktif di campus concern Medan

0 komentar:

Poskan Komentar